jurnlapemilu.com, Jakarta – Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kerap menelurkan regulasi teknis yang jumlahnya cukup banyak. Regulasi ini dikelola dan tersimpan salah satunya di dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Selain melalui website, publikasi atas regulasi juga dilakukan dengan beragam saluran media sosial. Namun begitu untuk publikasi yang lebih intensif dan menyeluruh KPU juga memerlukan dukungan dari banyak pihak.
Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menerima audiensi media Hukum Online, di Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (6/1/2022). “Kami menyadari KPU tidak bisa sendiri dan 2024 diperkirakan akan kompleks, partisipasi tdak hanya di hari H,” kata Dewa.
Dewa menyampaikan KPU menyambut baik usulan kerja sama yang disampaikan Hukum Online. Dukungan untuk masifnya sosialisasi produk hukum kepemiluan menurut dia sesuai dengan semangat menyukseskan agenda nasional. “Kita memang harus membangun ini sejak awal. Ketika disinformasi dan hoaks datang harapannya kita sudah ada informasi sebelumnya untuk masyarakat mengcounternya,” tambah Dewa.
Sebelumnya Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Setjen KPU RI Cahyo Ariawan juga menyambut baik dukungan yang hendak diberikan Hukum Online. “Bagaimana Hukum Online dengan produk hukum kita yang akan disupport di 2024,” kata Cahyo.
Pemimpin redaksi Hukum Online Fathan Qorib menyampaikan keinginan besar perusahaannya berkolaborasi dengan KPU terkait sosialisasi regulasi yang akan dikeluarkan KPU menuju 2024. “Kami ingin KPU bisa membuka tangan kepada kami dan tidak hanya kepada kami tapi juga untuk masyarakat,” ucap Fathan.
Digital Business Manager Hukum Online, M Agung Djahuri mengatakan tujuan kedatangan adalah untuk memperdalam kerja sama dengan KPU baik dari sisi redaksional maupun bisnis. (humas kpu ri)
